Fatwa MUI: Penggunaan dan Penjualan Vape Haram, Pemerintah Perlu Segera Atur Sanksinya
Oleh: Albar Sentosa Subari – Pengamat Hukum dan Sosial
Rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan sebutan *vape*, dewasa ini telah menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup sebagian masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Keberadaannya semakin mudah ditemukan, baik dari sisi penjualan maupun penggunaannya di berbagai tempat.
Cara penggunaannya sekilas menyerupai rokok konvensional. Pengguna mengisap alat tersebut, kemudian mengeluarkan uap yang mengepul ke udara. Perbedaannya, rokok konvensional dibakar hingga habis, sedangkan perangkat vape tetap dapat digunakan berulang kali dengan cairan khusus sebagai bahan yang menghasilkan uap.
Fenomena ini patut mendapat perhatian, terutama karena penggunaan vape tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan pribadi, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan bagi orang-orang di sekitarnya.
Terlepas dari perbedaan antara rokok konvensional dan rokok elektrik, keduanya memiliki persoalan yang dapat dikaji dari perspektif fikih Islam, khususnya berkaitan dengan dampak kesehatan dan kemudaratan yang ditimbulkan.
Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, terdapat pandangan ulama yang mengharamkan rokok karena dinilai membahayakan kesehatan dan mengandung unsur kemudaratan.
Sementara itu, berkaitan dengan vape, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 6 November 2026 mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa penggunaan dan penjualan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Fatwa tersebut, sebagaimana diberitakan TribunBanten.com, didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain:
1. Penggunaan vape dapat mengganggu kesehatan, baik bagi penggunanya maupun orang lain yang berada di sekitarnya, termasuk perokok aktif dan pasif.
2. Penggunaan vape berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan serta dapat menjadi sarana penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Fatwa dalam Perspektif Hukum Islam
Keberadaan fatwa dalam hukum Islam bukanlah sesuatu yang baru. Praktik pemberian fatwa telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, ketika umat mengajukan berbagai pertanyaan mengenai persoalan kehidupan dan ajaran agama.
Jawaban atas persoalan tersebut bersumber dari wahyu Allah SWT yang disampaikan melalui Malaikat Jibril dan dijelaskan dalam Al-Qur’an, serta penjelasan dan ketetapan Rasulullah SAW yang kemudian diriwayatkan dalam hadis.
Dalam Al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang menggunakan istilah berkaitan dengan fatwa, antara lain Surah Yusuf (12) ayat 43, Surah An-Nisa (4) ayat 127, dan Surah Ash-Shaffat (37) ayat 11.
Salah satu contoh praktik permintaan fatwa pada masa Rasulullah SAW terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa’i.
Dari Ibnu Abbas RA, disebutkan bahwa Sa’ad bin Ubadah RA pernah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW mengenai ibunya yang meninggal dunia, sementara masih memiliki kewajiban nazar yang belum ditunaikan. Rasulullah SAW kemudian menjawab agar nazar tersebut ditunaikan atas nama ibunya.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa fatwa merupakan bagian dari mekanisme pemberian jawaban terhadap persoalan umat berdasarkan tuntunan agama.
Setelah Rasulullah SAW wafat, persoalan umat Islam terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Pertanyaan mengenai ajaran dan hukum Islam tetap bermunculan, mulai dari masa para khalifah, tabi’in, hingga masa ulama kontemporer.
Dalam perkembangannya, fatwa dapat dikeluarkan secara individual maupun kolektif. Fatwa individual merupakan pendapat hukum yang disampaikan seorang ulama yang memiliki kompetensi dalam memahami ajaran dan hukum Islam.
Sementara itu, fatwa kolektif merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan sejumlah ulama atau ahli yang tergabung dalam suatu lembaga. Di Indonesia, contoh lembaga yang mengeluarkan fatwa secara kolektif adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah melalui mekanisme kelembagaan masing-masing.
Berbagai fatwa tersebut kemudian dibukukan dan diterbitkan sehingga dapat dipelajari oleh masyarakat, baik melalui buku cetak maupun media digital.
Fatwa sebagai Pertimbangan Pembentukan Hukum Positif
Jika menggunakan terminologi yang lazim dikenal dalam dunia akademik, khususnya fakultas hukum, pendapat para ahli hukum dapat disebut sebagai doktrin. Doktrin merupakan salah satu sumber hukum yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memahami dan mengembangkan hukum.
Menurut A. Qodri Azizy, pendapat ahli hukum merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan dalam kajian hukum. Dalam konteks hukum Islam, pendapat ulama mengenai persoalan keagamaan dan hukum Islam tersebut dikenal dengan istilah fatwa.
Namun, perlu dibedakan bahwa fatwa MUI tidak dengan sendirinya menjadi peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum. Fatwa dapat menjadi rujukan moral, keagamaan, dan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan maupun regulasi negara.
Pemerintah Perlu Segera Mengambil Langkah
Melihat semakin maraknya penggunaan dan penjualan vape di tengah masyarakat, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Kami mengimbau kepada pihak eksekutif dan legislatif agar segera melakukan kajian dan mengambil langkah konkret untuk menyusun regulasi yang mengatur penggunaan serta penjualan rokok elektrik.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan norma hukum tersebut. Dengan demikian, apabila pemerintah memandang perlu adanya larangan yang berlaku secara umum, ketentuan itu harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas, termasuk pengaturan mengenai pengawasan dan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.
Hal ini penting agar persoalan vape tidak hanya berhenti pada perdebatan keagamaan dan moral, tetapi juga memperoleh kepastian hukum melalui instrumen hukum positif.
Pada akhirnya, perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan lingkungan, serta kepentingan generasi muda harus menjadi pertimbangan utama. Hukum tidak cukup hanya memberikan larangan, tetapi juga harus mampu menghadirkan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat.
Albar Sentosa Subari – Pengamat Hukum dan Sosial
